Profil BAZNAS Provinsi Jawa Barat

BAZNAS Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga formal yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infak, sedekah dan Dana sosial keagamaan lainnya berdasarkan   :

• UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
• PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
• Keputusan Menteri Agama RI No. 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional
• Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 12/Kep.919­Yansos/2016 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 450.12/ Kep.156­Yansos/2015 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.
• SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Nomor 00­11­00/00019/XI/20

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

SEJARAH SINGKAT

Cikal Bakal BAZNAS Provinsi Jawa Barat sekitar tahun 1998 pada masa Kepemimpinan Bapak H. Nuryana bernama BAZIS yang pengelolaannya dibawah Biro Yansos PEMPROV JABAR, Kemudian agar lebih Independen maka pengelolaannya dilimpahkan kepada Ummat Islam melalui Ormas - ormas Islam.

Sebagai bentuk respon atas pelimpahan pengelolaan tersebut maka pada tahun tersebut (1998) diadakan RAKERDA bertempat di Islamic Centre Pusdai JABAR melibatkan elemen Ormas - ormas Islam di Jawa Barat untuk membahas berbagai hal tentang pegelolaan BAZIZ, kemudian terbentuklah kepengurusan dan terpilih sebagai Ketua Umumnya Bapak Prof. H. Taufiqulloh, Setelah berjalan cukup lama BAZIS kemudian bertransformasi menjadi BAZ Provinsi Jawa Barat atau dikenal juga dengan BAZDA. Pada tahun 2004 terjadi pergantian pengurus, dan terpilih sebagai ketua umumnya Bpk. H.M. Suryani Ichsan.

Sekitar Tahun 2010 pada masa kepemimpinan Bpk. H. Ahmad Heryawan, untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, diterbitkan kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) di luar gaji, dan Beliau mengintruksikan agar setiap PNS menyisihkan dari TPP sebesar 2,5% untuk zakat dengan cara dipotong langsung setiap bulan, maka terkumpul dana zakat yang cukup besar, kemudian dibentuklah UPZ PEMPROV JABAR dipimpin oleh ASDA 1.

Pada akhir tahun 2014, Gubernur mengintruksikan agar BAZ Provinsi Jawa Barat atau BAZNDA menyesuaikan dengan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, setelah diterbitkannya PP. No.14 Tahun 2014. Setelah terbitnya PP. tersebut, maka disusul dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional  Provinsi, maka BAZ Provinsi Jawa Barat atau BAZDA secara kelembagaan diubah menjadi BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim seleksi calon pimpinan.

Gubernur Jawa Barat pada bulan Oktober 2014 mengeluarkan SK. Pembentukan tim seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Maka terpilihlah para Calon Pimpinan dan mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS di awal tahun 2015, kemudian dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 23 Januari 2015.

VISI 

Menjadi Pengelola Zakat Pilihan Masyarakat yang Unggul dan Kompetitif di Tingkat Nasional dalam Mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin.

MISI

• 1. Meningkatkan pertumbuhan penghimpunan secara eksponensial melalui sinergi dengan 27 BAZNAS Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

  2. Menumbuhkan dan mengoptimalkan daya dukung UPZ pada pertumbuhan dan penghimpunan zakat di Jawa Barat

  3. Menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel melalui digitalisasi proses pengelolaan Lembaga berbasis teknologi terkini

  4.  Mengoptimalkan pendistibusian dan pendayagunaan zakat untuk mengurang angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial

  5.    Mengembangkan kompetensi amil zakat yang memegang teguh profesional, responsif, berintegritas, berbasis sinergi untuk kemaslahatan umat dan menjadi rujukan di tingkat Nasional

  6.  Mensinergikan program-program penghimpunan dan pendayagunaan zakat dengan program-program pembangunan sosial di Provinsi Jawa Barat

  7.      Meningkatkan indeks kepuasan dari stakeholder zakat Jawa Barat

  8.   Mengkoordinasikan seluruh OPZ di Jawa Barat dalam mencapai target pengelolaan  zakat secara Nasional

  9.     Menggerakan dakwah islam dan mengkonsolidasi seluruh elemen umat islam menuju kebangkitan zakat melalui  gerakan sadar zakat di Provinsi Jawa Barat

  10.   Menjadikan Lembaga sebagai tempat pilihan bekerja dan pengembangan karir para amil zakat dalam rangka membangun kesalehan pribadi dan sosial  

VALUE

• Profesional
• Responsif
• Integritas
• Sinergi
• Maslahat
• Adil

KEWAJIBAN BAZNAS PROVINSI

• Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
• Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
• Melaporkan dan mempertanggunjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

PENGHARGAAN

• BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah Terakreditasi Internasional (ISO 9001:2015) dalam Penerapan Sistem Manajemen Mutu Tahun 2018
• Berhasil mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 5 tahun berturut­ - turut, yaitu sejak tahun 2015 sd. tahun 2019 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kompeten dalam mengaudit laporan keuangan zakat.
• Berhasil mendapatkan predikat Sesuai Syariah dengan predikat A (Amat Baik) sebagai Lemabaga Pengelola Zakat dari Kementerian Agama RI, di tahun 2018